Rumored Buzz on intelijen indonesia

On Might 10, hundreds collected in numerous parts near the mendapatkan informasi lebih lanjut provincial money Jayapura to protest towards The federal authorities’s courses to break up the province.

Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]

[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor seventeen Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Bekerjasama dengan pihak imigrasi guna mendata dan mengawasi keberadaan orang asing di Indonesia termasuk diantaranya lalu lintas warga negara dengan tujuan dan nagara asal yang berpotensi menjadi oposisi.

Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

Kegiatan/Operasi Intelijen perlu difokuskan kepada ancaman-ancaman terhadap negara yang spesifik seperti terorisme, separatisme, narkotika, sengketa perbatasan, konflik komunal, konflik agraria, dan ancaman lain yang dapat menggangu stabilitas negara dan bersifat pendadakan strategis. Intelijen Negara dalam konteks BIN dalam kegiatannya sebaiknya bekerja sama dengan intelijen lembaga dan kementrian lain agar mempunyai informasi yang komprehensif dan akurat.

Although formally faraway from coordination beneath Kemenkopolhukam, Mahfud emphasised that https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pengawasan-intelijen-yang-lebih-akuntabel-dan-independen/ his ministry could even now check with BIN for specifics.

Fungsi Intelijen Negara di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku adalah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan[5]. Bagian yang paling menarik untuk dicermati adalah tentang fungsi pengamanan. Secara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang tugas intelijen dalam bidang pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Di negara lain fungsi keamanan diemban oleh organisasi kontra intelijen.

Considering that the start of your 1998 reforms, the strain from civil society to execute intelligence reform was not strong enough. Apart from the structural political change such as democratic elections and amendments or cancellation of posts of your Structure and authoritarian laws, the principle safety sector troubles had been only marginally tackled.

Up to now, There was no new progress in regulation enforcement In this kind of case, and the issue and allegations of intelligence functions keep on becoming a solution. This case adds to some series of details on attacking and silencing opposition groups and human rights defenders That ought to not have transpired from the reform period.

Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen.

Mereka merasa bahwa Indonesia adalah penjajah, maka dari itu otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini bukanlah solusi atas konflik antara OPM dan pemerintah pusat.